Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam PerspektifHak Asasi Manusia

Abstract

Dalam konteks legal, pemenuhan hak atas pendidikan
merupakan sesuatu yang justisiabel bagi setiap orang untuk menerima,
memperoleh dan menikmati pendidikan. Di lain pihak, negara
berkewajiban untuk memenuhinya. Kualitas dan kuantitas pendidikan
wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar
pemajuan dan perlindungan terhadap pilar-pilar dasar hak asasi manusia,
yaitu kebebasan, kesamaan dan integritas. Ketiga dasar tersebut
melahirkan semangat untuk menghormati dan memenuhi terhadap
pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan tiga kewajiban
utama yaitu kewajiban pencapaian hasil, kewajiban melaksanakan
kemauan dalam Konvensi dan kewajiban pelaksanaan kewajibankewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan
terhadap indikator pemanfaatan dan pengunaan sumber daya maksimal
yang tersedia. Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan
kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban
untuk “undertakes to take steps, to the maximum of its available resources,
with a view to achieving progressively the full realization of the rights
recognized in the present Covenant”. Terbukanya akses pendidikan bagi
semua warga negara merupakan conditio sine qua non dihargainya nilai
kebebasan dan keadilan. Karena itu, akses pendidikan bagi semua warga
merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan.
Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan tiap warga
menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu aktif berperan serta
dalam kehidupan demokratif yang kian mengukuhkan martabat mereka
sebagai manusia.