Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Journal Title : Cakrawala Hukum Initials : CHK Frequency : Maret dan September Print ISSN : 1411-2191 Online ISSN : 2723-0856 Editor in Chief : Haris Kusumawardana DOI : 10.51921 Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto. Jurnal ini terbit dua kali setahun (Maret dan September). Cakrawala Hukum bertujuan untuk menyediakan wadah bagi dosen dan peneliti untuk menerbitkan artikel asli tentang Ilmu Hukum.Fokus Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum adalah menerbitkan naskah penelitian atau gagasan konseptual. Kami tertarik pada topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu Ilmu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia.
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 BERKAITAN DENGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER TENAGA TEKNIS MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS
Penelitian ini mengkaji implementasi UU No. 20/2023 tentang ASN terkait pengangkatan tenaga honorer teknis menjadi ASN di Kabupaten Banyumas, dengan latar kesenjangan norma hukum dan praktik penataan honorer, termasuk sistem merit serta hak non-ASN. Menggunakan metode yuridis normatif klinis, data dari studi pustaka dan wawancara di BKPSDM Banyumas menunjukkan implementasi berjalan baik berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi, meski terkendala keterbatasan formasi, ketidaksesuaian kualifikasi, serta hambatan administratif. Disimpulkan perlunya penguatan kebijakan teknis, peningkatan SDM, dan penyempurnaan sistem untuk optimalisasi tujuan UU.
Aparatur Sipil Negara; Tenaga Honorer; Sistem Merit
Copyright (c) 2026 Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik (Studi di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Banyumas)
Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum Sertifikat Tanah Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 serta kendala penerbitannya di Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan konsepsi legistis positivistis, didukung data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan hukum klinis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum setara sertifikat fisik sebagaimana Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah. Kendala meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman masyarakat, pengelolaan data, dan ketergantungan sistem digital.
Sertifikat Tanah Elektronik, Peraturan Menteri, ATR/BPN
KEWENANGAN POLRI DALAM PENANGANAN HURU-HARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang didukung data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan preventif dan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas konflik sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia sehingga diperlukan profesionalitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.
kewenangan Polri, huru-hara, keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan MassaPada Aksi Demonstrasi Dari Tindakan Represif Aparat
Rakyat berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjunjung prinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur merupakan melanggar peraturan nasional dan aturan HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat sebagai demonstran serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap massa dari tindakan represif aparat saat demo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap HAM masyarakat dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2009, serta peraturan internal POLRI.
Hak Asasi Manusia, Massa, Demonstrasi, Tindakan Represif, Aparat
Carok sebagai Subjek Penemuan Hukum: Dialektika Antara Budaya Lokal dan Hukum Positif Di Indonesia
Carok adalah fenomena ekspresi budaya yang melekat dan mengakar dalam kebudayaan Masyarakat madura di Jawa Timur yang digunakan sebagai penyelesaian suatu sengketa di Madura, yang berasal dari konsep harga diri atau kehormatan (labu) dikarenakan ada aspek filosofis yang dipegang teguh oleh Masyarakat Madura, dikenal dengan istilah “Lakona daging bisa ejai, lokana ate tada tmbana kajaba ngero dara.” Arti ungkapan tersebut adalah “Daging yang terluka masih bisa dijahit, tapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya, kecuali minum darah.” (Handayani, 2019). Dalam pandangan hukum positif Indonesia, living law yang hidup di Madura tergolong sebagai tindak pidana pembunuhan. Data primer dalam penulisan ini diambil dari hasil penelitian Emy Handayani dan Fatih Misbah (2019) yang berjudul “Carok, di Persimpangan Budaya dan Hukum Positif” yang dilakukan di Madura. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah carok sebagai subjek penemuan hukum menggunakan pendekatan socio-legal, dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif deskriptif. dengan harapan Penemuan Hukum tidak hanya bergantung pada teks normative, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial budaya Masyarakat, dan carok dapat menjadi salah satu simbol dialektika antara hukum Positif dan hukum yang hidup dalam nilai-nilai budaya lokal yang hidup di Indonesia.
Carok, Subyek Penemuan Hukum, Budaya Lokal, Hukum Positif
PERLINDUNGAN HUKUM CALON PEKERJA MIGRAN NON PEMERINTAH TUJUAN JEPANG MELALUI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) JACKO EDUCATION INTERNATIONAL DI SAMPANG KABUPATEN CILACAP
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-pemerintah tujuan Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jacko Education International di Kabupaten Cilacap. Permasalahan difokuskan pada bentuk perlindungan hukum dan hambatan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan LPK serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum klinis, didukung data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bersifat preventif pada tahap pra-penempatan, namun terhambat keterbatasan kewenangan, rendahnya kesadaran hukum calon PMI, kompleksitas administrasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.
Perlindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Pelatihan Kerja, Rekrutmen tenaga kerja ke Jepang, Hukum tata negara
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT PROSES PENGERINGAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP)
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, khususnya dalam perubahan status penggunaan tanah dan pengeringan tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif melalui mekanisme administratif dan koordinasi lintas instansi. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian pemanfaatan tanah, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kewenangan administratif, serta dinamika pembangunan yang berkembang cepat. Diperlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan kebijakan yang lebih adaptif.
Implementasi Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Pengeringan Tanah, Kantor Pertanahan, Kepastian Hukum.
NETRALITAS ANGGOTA BRIGADE MOBIL POLRI KOMPI 1 BATALYON D PELOPOR PADA PEMILIHAN UMUM 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui srategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024 dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dari Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui penguatan pemahaman hukum dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang kode etik profesi, pengawasan internal yang berjenjang, penegasan SOP pengamanan Pemilu, pembatasan keterlibatan anggota dalam aktivitas politik dan media sosial, serta penegakan disiplin dan kode etik Polri secara konsisten. Hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersumber dari faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas, hambatan eksternal berupa tekanan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu
Strategi, Netralisasi, Anggota Brimob, Pemilihan Umum 2024
Analisis Hukum Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Internasional oleh Perusahaan Asing
This research aims to analyze the aspects of the law of obligations in international share sale and purchase agreements conducted by foreign companies, particularly concerning the validity of contracts, the principle of freedom of contract, and the determination of the applicable law. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, through an analysis of civil law provisions, principles of the law of obligations, and doctrines of Private International Law. The results of the study indicate that international share sale and purchase agreements entered into by foreign companies remain subject to the fundamental principles of the law of obligations, namely the mutual consent of the parties, legal capacity, a certain object, and a lawful cause, and are also influenced by the choice of law and the principle of lex contractus. Therefore, legal certainty in cross-border share transactions largely depends on the clarity of contractual clauses and their conformity with applicable national and international laws. Keywords: law of obligations, share sale and purchase agreement, foreign company, private international law, choice of law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perikatan dalam perjanjian jual beli saham internasional yang dilakukan oleh perusahaan asing, khususnya terkait keabsahan perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta penentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap ketentuan hukum perdata, prinsip hukum perikatan, serta doktrin Hukum Perdata Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli saham internasional oleh perusahaan asing tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perikatan, terutama kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta dipengaruhi oleh pilihan hukum (choice of law) dan asas lex contractus. Dengan demikian, kepastian hukum dalam transaksi saham lintas negara sangat bergantung pada kejelasan klausul perjanjian dan kesesuaian dengan hukum nasional maupun internasional yang berlaku. Kata Kunci : hukum perikatan, perjanjian jual beli saham, perusahaan asing, hukum perdata internasional, pilihan hukum
hukum perikatan, perjanjian jual beli saham, perusahaan asing, hukum perdata internasional, pilihan hukum
ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan ringan pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon, dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan ringan pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Normatif. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukan bahwa pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon, Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan dapat diterapkan jika tercapai kesepakatan damai antara para pihak dan memenuhi syarat-syarat untuk diterapkannya keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak pidana, Penganiayaan Ringan.
Keadilan Restoratif, Tindak pidana, Penganiayaan Ringan.
Copyright (c) 2025 Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Wijayakusuma Purwokerto)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Pencegahan dilakukan untuk menghindari, mengurangi resiko dan/atau konsekuensi terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan ketimpangan yang berakibat penderitaan psikis atau fisik. Kekerasan seksual di lingkungan Universitas menjadi persoalan yang serius dan ramai diperbincangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Universitas Wijayakusuma Purwokerto terbilang cukup efektif dikarenakan hingga saat ini belum ada kasus kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Namun, dalam sosialisasi mengenai kebijakan pencegahan dan penanganannya masih terbilang kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai kekerasan seksual.
Pencegahan, Kekerasan Seksual, Universitas
Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Implementasi Asas Kepentingan Militer Dalam Konflik Bersenjata Untuk Melindungi Penduduk Sipil
Military Necessity merupakan prinsip utama dalam hukum humaniter internasional yang mengizinkan tindakan militer yang diperlukan untuk mencapai keuntungan militer yang sah, tetapi tetap harus membatasi kerusakan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dalam konflik bersenjata kontemporer, dengan fokus pada upaya perlindungan terhadap penduduk sipil. Penelitian ini mengkaji Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, serta studi kasus konflik modern untuk memahami hubungan antara Military Necessity dan asas proporsionalitas, serta hambatan yang muncul dalam implementasinya, khususnya dalam konflik asimetris yang sering kali membaurkan kombatan dan non-kombatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini diterima secara luas, penerapannya masih sering menimbulkan tantangan yang mengakibatkan pelanggaran hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, rekomendasi untuk memperkuat penerapan asas ini perlu dipertimbangkan demi meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata
Military Necessity, Konflik Bersenjata, Penduduk Sipil
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menurut Dzeich dan Weine ada 13, yaitu tipe ‘Pemain Kekuasaan’, tipe ‘Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu’, tipe ‘Anggota Kelompok’, tipe ‘Pelecehan di Tempat Tertutup’, tipe ‘Groper’, tipe ‘Oportunis’, ‘Confidante’, tipe ‘Pelecehan Situasional’, tipe ‘Pest’, tipe ‘The Great Gallant, tipe ‘Intellectual Seducer’, tipe ‘Incompetent’, tipe ‘Sexualized Environment’. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.
Kekerasan seksual; korban; perguruan tinggi; perlindungan hukum.
Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah Terhadap Rencana Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Sejatinya setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya tidak terkecuali Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menarik minat investor adalah dengan dibentuknya Badan Bank tanah, sebuah lembaga khusus negara atau sui generi Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, lembaga ini lahir dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Namun, pembentukan lembaga baru ini dinilai sebuah upaya kontra produktif yang justru dampak buruk dari lahirnya lembaga baru ini mengancam ekonomi masyarakat kelas bawah khususnya petani, dan lembaga baru ini juga dikhawatirkan akan mengaktifkan kembali asas domein verklaring yang dapat menghambat upaya reforma agraria di Indonesia.
Bank Tanah, Pembangunan Ekonomi, Reforma Agraria
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi KonsumenTerkait Makanan Kemasan Kadaluwarsa Di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah Deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terkait makanan kemasan kadaluarsa di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas menjadi suatu aspek yang penting dalam menjaga hak-hak Hukum dan kepentingan konsumen. Pelaku usaha, termasuk minimarket , memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas produk yang dijual, termasuk melalui pemeriksaan secara berkala serta tindakan pengembalian produk yang rusak atau kedaluwarsa. Sanksi hukum dan administratif yang diberlakukan oleh undang-undang serta lembaga terkait menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan serta memberikan gantirugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk bahan pangan yang tidak layak Konsumsi
perlindungan hukum konsumen, produk pangan kadaluarsa, alfamart
Hibah Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg)
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan legitieme portie pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (Alm), dan berhak atas bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo alm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada penggugat bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan peninggalan Hariyanto Pandjojo (Alm) apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing
Hibah Wasiat, Legiteme Portie, KUH Perdata, Studi Putusan
Copyright (c) 2024 Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum waris merupakan bagian hukum keluarga (kekeluargaan yang parental atau bilateral) dan juga merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga mengatur tentang tatacara pembagian waris, ketentuan yang dilarang termasuk diperbolehkan dalam proses pewarisan serta sengketa yang ditimbulkan akibat adanya peristiwa pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dan pembagian harta warisan jika ahli waris meninggal dunia lebih dahulu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukm tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan: ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 841 sampai dengan Pasal 848. Selain itu KUHPerdata juga mengenal dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (Ab Intestato) dan pewarisan dengan wasiat (testamentair). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang, yaitu karena diri sendiri (uit eigen hoofed) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (bijplaatsvervulling) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.
Hukum Waris Perdata, Pewaris, Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan
Asap Lintas Batas dan Kebakaran Hutan: Pertanggungjawaban Negara di Hadapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi permasalahan lingkungan serius di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kabut asap yang dihasilkan oleh karhutla berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ekosistem. 1.Bagaimana tanggung jawab hukum Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas sesuai dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti moratorium izin lahan gambut dan perkebunan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, serta restorasi lahan gambut yang rusak. Namun, lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas lembaga terkait membuat kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum menjadi aspek penting dalam tanggung jawab Indonesia dibawah AATHP. hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP bersifat struktural, ekonomi, dan teknis
Kebakaran Hutan, Pertanggungjawaban Negara, ASEAN
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms)
Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
tinjauan yuridis, penetapan, perwalian anak
Perwujudan Keadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Hukum Internasional
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948 telah menjadi dasar bagi perkembangan hukum HAM internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara-negara dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi dan memajukan HAM, serta bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis kerangka hukum internasional terkait HAM, serta studi kasus tentang pelanggaran HAM di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, dan harus dipertanggungjawabkan atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM
Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Pertanggungjawaban Negara
Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif
Konsep hukum progresif mendorong adanya komunitas hukum yang bekerja berani membuat kemajuan dalam penegakan hukum di Indonesia dan di luar negeri dirantai oleh pemikiran analitis yang murni positivis dan yuridis. Pengungkapan Hukum yang bersifat hukum progresif berangkat dari pengertian hukum progresif menggarisbawahi bahwa hukum itu ditujukan kepada rakyat dan mengandung nilai-nilai nilai-nilai keadilan dan kebenaran
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Akun Shopee Paylater Dari Tindak Pidana Peretasan Data
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna akun shopee paylater dari tindak pidana peretasan data dan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana peretasan data. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder melalui library research. Spesifikasi yang dipakai adalah desktiptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deduktif yang kemudian menarik kesimpulan secara sikogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban peretasan data bisa dilandaskan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bagi pelaku juga tidak hanya dikenakan sanksi adminstrasi dan sanksi penjara maupun denda namun juga dapat dikenakan sanksi tambahan sebagai bentuk pemulihan hak bagi korban. Upaya untuk mencegah peretasan data dapat dilakukan secara pribadi dengan menjaga keamanan akun pengguna. Meskipun pengaturan data pribadi dalam paylater sudah menggunakan sistem pengamanan dan memiliki regulasi perundang-undangan, pihak Shopee tidak dapat menjamin terjadinya peretasan data dalam sistem elektronik. Seperti yang terjadi pada beberapa pengguna akun shopee paylater dalam @mediakomunikasi.com yang menjadi korban peretasan data oleh seorang oknum phising, namun tindakan penyelesaian yang digunakan oleh pihak Shopee ini ternyata belum optimal terutama untuk kerugian para korban.
Perlindungan Hukum Data Pribadi, Tindak Pidana Peretasan Data, Shopee Paylater
Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1Tahun 1974tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 danKompilasi Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pernikahan yang dilakukan secara online dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yang dilakukansecara online menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian juga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara online ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam,para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satu majelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelis menurut Imam Syafi’i adalah satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadi pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.
Perkawinan, Online, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris DaerahKabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2025
Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupa analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPN dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris.
Tinjauan Yuridis Terhadap Cara Penyelesaian Pembiayaan MurabahahBermasalah (Studi Kasus Di KSPPS Nururrohmah Al Barokah)
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet di KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Dengan metode pegumpulan data observasi dan wawancara. teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet di KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah adalah Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran; pemberian surat penagihan I; penagihan langsung oleh pengelola (apabila surat penagihan pertama tidak berhasil); penagihan oleh Pengurus tidak berhasil, nasabah akan diminta untuk datang ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan. Cara terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT adalah melalui sita jaminan
Cara Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah
Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil UangAsuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/Pn. Bms)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orang tuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukum antara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasi penelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengan anak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi dan berstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pula bahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluarga lainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakap untuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anakanak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidik dan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang wali pada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya, selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata (burgelijke handelingen). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik
Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan ArahKebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia
k. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala diri manusia. Pendidikan juga dapatmenunjang kemajuanbangsa melalui perantara para pemuda generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakan Negara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politik hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian iniyaitu metode deskriptif analisis metode penelitiandengan cara mengumpulkan data-data sesuaidengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.
Pendidikan Nasional, Perkembangan Pendidikan, Politik Hukum
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANGPIUTANG TANPA JAMINAN
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian utang-piutang tanpa jaminan. Kemudian akan ditawarkan solusi dari adanya permasalahan yang ada dengan metode yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian menjawab permasalahan pada perjanjian utang-piutang tanpa jaminan yang apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur maka kreditur menurut KUHPerdata tetap dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur melalui Gugatan wanprestasi dipengadilan negeri, yang kemudian dengan surat perintah dari ketua pengadilan negeri untuk menyita atau meminta harta benda milik debitur baik bergerak maupaun tidak bergerak sebagai pemenuhan prestasinya. Hal ini merupakan cara yang diberikan oleh KUHPerdata yang paling efektif untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tanpa jaminan sebagai pemenuhan hak dari debitur kepada kreditur.
Wanprestasi, Penyelesaian Utang-piutang, tanpa jaminan.
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan KemanusiaanPalang Merah Indonesia
Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak mencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan
Polis, Asuransi Jiwa, Relawan Kemanusiaan
Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui AktaPerjanjian Kawin
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian ini dilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami isteri.
Perlindungan Hukum, Harta, Perkawinan, Perjanjian Kawin