(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2016)
Pandangan masyarakat pada umumnya sepakat bahwa penegakan hukum hingga saat ini belum memuaskan, penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan, ada pula yang berpendapat bahwa penegakan hukum yang terjadi menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau perubahan sosial, ekonomi (keamanan dan kenyamanan investasi) dan lain-lain. Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Karena penegakan hukum tidak dapat lepas dari aturan hukum, penegak hukum, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apabila lebih terbatas pada penyeleggaran peradilan. Pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah : penyidik, penuntut umum dan hakim, dalam perkara perdata termasuk didalamnya yang ada di peradilan agama adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara, diperadilan tata usaha negara adalah : hakim, penggugat dan pejabat tata usaha negara, dapat pula dimasukan sebagai pelaku penegakan hukum adalah para penasehat hukum. Keadilan Sebagai Tujuan Penegakan Hukum 1 Pelaku penegakan hukum juga terdapat pada badan administrasi negara yaitu wewenang melakukan tindakan administrasi terhadap pegawai, pencabutan izin dan lain-lain, termasuk juga pejabat beacukai, keimigrasian, lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam lingkungan administrasi negara. Penegakan hukum semestinya tidak hanya dipusatkan pada lembaga peradilan, tetapi pada semua pelaku penegakan hukum. Hanya dengan cara pandang yang menyeluruh tersebut, dapat diharapkan tercapai secara integral penegakan hukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspek dan bagi semua pencari keadilan.