(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2016)
Bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta agar lebih dapat menciptakannya kepastian hukum, maka perlu di kelurkannya suatu paraturan perundangundangan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Peraturan yang dikeluarkan ini haruslah dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam ketentuan ini akan tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi-tinggi hak Warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana, peran serta masyarakat/ rakyat dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Undang-Undang yang memuat ketentuan umum dan tatacara perpajakan ini pada prinsipnya berlaku bagi Undang-Undang pajak material. Kecuali dalam Undang-Undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Undang-Undang ini juga mengatur / memuat ketentuan-ketentuan mengenai mekenisme dan sistim pemungutan pajak yang akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistim Perpajakan Indonesia. Oleh sebab itu pemeriksaan pajak merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak bagi orang pribadi yang melakukan usaha. B. Permasalahan Bagaimana pemeriksaan itu dilaksanakan, dan siapa yang boleh melakukan pemeriksaan serta apa hak dan kewajiban dari wajib pajak dan pemeriksa pajak