(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2016)
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memuat 3 (tiga) elemen kunci, yaitu : Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries utama). Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan1. Oleh karenanya menyebabkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang â€œmerakyatâ€, yaitu sesuai dengan irama kehidupan seharihari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia diawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa inilah kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD). Maksud didirikannya Badan Kredit Desa (BKD) adalah untuk memberikan pelayanan kebutuhan kredit kepada penduduk desa sebagai pelaku ekonomi mikro yang mempunyai usaha kecil-kecilan/ mikro baik sebagai pedagang, petani ataupun yang, mempunyai penghasilan lain, dengan maksud agar mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Sedangkan tujuan didirikannya Badan Kredit Desa (BKD) adalah: 1. Mengurangi dan mengatasi praktek-praktek ijon, pelepas uang/rentenir, gadai gelap dan kegiatan lain yang serupa; 2. mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara terarah dan penyaluran modal yang efektif; 3. menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah; 4. mendidik masyarakat untuk semangat menabung sehingga terbentuk pemupukan modal dari masyarakat. Dasar hukum berdirinya Badan Kredit