(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2016)
Keluarnya UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) makin menegaskan perspektif hukum praktik kedokteran setelah pengaturan dalam UU 23/ 1992 tentang Kesehatan. Lebih spesifik, oleh UU Praktik Kedokteran, ikhwal rahasia kedokteran makin ditampakkan norma hukumnya, khususnya aspek hukum pidananya, sehingga dapat dikatakan terjadi kriminalisasi. Di sisi lain, terdapat ruang yang makin longgar bagi terbukanya rahasia kedokteran. Hanya saja soal rahasia kedokteran diatur secara (sangat) sumir dalam UU Praktik Kedokteran. Dibandingkan dengan yang ada di California sebagai misal, diatur secara lebih kompleks dalam â€œConfidentiality of Medical Information Act yang merupakan bagian dari â€œCalifornia Civil Codeâ€, khususnya terdapat dalam â€œSection 56-56.16â€. Pengaturan secara lebih detail dalam tata hukum Indonesia, dijanjikan pengaturannya melalui Peraturan Menteri. Pasal 48 ayat (3) UU Praktik Kedokteran: Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri. Pengaturan yang sangat sumir membuka peluang terjadinya persoalan-persoalan hukum sebagai akibat pengaturan yang tidak jelas atau tidak ada pengaturannya. Dalam teori hukum, bahkan praktik hukum, sebenarnya bukan persoalan yang terlalu signifikan karena dalam menghadapi situasi seperti itu dapat diterapkan metode â€œinterpretasiâ€ atau penafsiran untuk mengategorisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad). Meski demikian, sebagai suatu aturan hukum, terutama dalam cara pandang normatif-positifistik, seyogianya mengandung atau menentukan standar perilaku. Sehingga, warga masyarakat atau komunitas kedokteran yang menjadi adresat ketentuan tersebut dapat dengan mudah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang tercakup di dalamnya dan tindakan-tindakan yang dikeluarkan atau tidak termasuk dalam rumusan tersebut.