(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2016)
Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya, maka penanganan kasus kejahatan/ kenakalan anak perlu mendapat perhatian khusus. Kenakalan anak dalam masyarakat disebabkan adanya perilaku anak yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, yang salah satunya adalah norma hukum. Fenomena perilaku anak yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat perlu dipahami, dalam rangka untuk penanggulangannya. Upaya penanggulangan kenakalan anak melalui jalur penal lebih bersifat represif, berbeda dengan upaya jalur non penal yang bersifat preventif. Namun menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Pengkajian terhadap kenakalan anak yang menyangkut tentang anak nakal dalam kebijakan penal lebih memfokuskan kepada sarana penal yaitu ius constitutum dan ius operatum belaka dan mengabaikan kebijakan non penal. Sehubungan dengan kebijakan penal untuk penanggulangan anak nakal di Indonesia, ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924, yang selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan khusus dan organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Jauh hari Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.