(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2016)
Indonesia ialah Negara yang menganut konsep Negara hukum (rechtstaat), hal tersebut tertuang secara tegas di dalam substansi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat Satjipto Raharjo, bahwa di dalam aspek implementasinya konsep Negara hukum mensyaratkan adanya suatu nilai-nilai kepastian hukum yang terintegralistik dari kehidupan masyarakat tingkat bawah hingga dalam tataran tata pemerintahan.1 Hukum pada dasarnya tidak melulu mempersoalkan aspek kepastian semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, itulah hukum yang baik.2 Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa jaksa mengambil peranan yang cukup strategis di dalam penegakan legalitas hukum dalam setiap persoalan. Persoalan di Indonesia yang tidak pernah berhenti pada satu masa adalah persoalan korupsi yang dalam pelbagai sudut pandang bisa jadi dikatakan sebagai sebuah kejahatan struktural dan kultural. Bagaimana tidak, persoalan tersebut sudah tumbuh sejak masa pemerintahan lama sampai berkembang saat ini dan dalam kenyataannya memang sulit untuk diselesaikan. Apabila sudah berada pada titik demikian, maka kita kembalikan pada hakikat dasar dibentuknya norma hukum dan peranan aparat penegak hukum itu sendiri. Jaksa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komponen sistem Legal Advice memiliki tugas serta tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan dan menuntut secara hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran maupun kejahatan terutama dalam hal keuangan negara yang mengalir ke dalam kekayaan pribadi seseorang dengan cara yang tidak lazim (bertentangan dengan hukum).