(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2017)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan usaha mikro terhadap sistem pemberian kredit secara kelompok. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan diperoleh hasil bahwa Program sistem kredit kelompok tidak dapat dijadikan sandaran usaha mikro untuk memperoleh pinjaman modal, hal ini disebabkan mereka tidak akan mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak bank yaitu the five C of Credit terutama usaha mikro harus tetap menyediakan agunan baik berupa harta kekayaan kelompok, barang bergerak maupun tabungan beku. Sebenarnya kendala kurangnya atau tidak adanya agunan pada usaha mikro dapat diatasi dengan berbagai cara, misalnya dengan menerapkan tanggung jawab renteng, atau penjaminan sebagian oleh pemerintah, walaupun hal ini masih memerlukan kajian yang mendalam. Demikian pula dengan persyaratan untuk adanya pembukuan bagi kegiatan usaha mikro, persyaratan ini sulit dipenuhi oleh usaha mikro, karena sebagian besar usaha mikro dimiliki oleh keluarga yang berpendidikan rendah, padahal program perkreditan untuk usaha mikro dari bank pada hakekatnya merupakan pemerataan pemilikan aset dalam rangka memperkuat posisi usaha kelompok mikro agar dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya yang pada gilirannya diharapkan dapat memperluas lapangan kerja. Kata Kunci: Usaha Mikro, Program Kredit kelompok