(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2018)
Rahasia Dagang menurut Undang- Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang seperti yang dirumuskan dalam angka 1 Pasal 1 adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlah sesuatu yang baru, namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia baru dapat terealisasi pada penghujung tahun 2000 dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UURD). Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya diharapkan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Dengan undang-undang ini diberikan suatu perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari system Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)1, yang diharapkan dapat menciptakan iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Ada dua aspek yang melatar-belakangi pembentukan UURD ini, yang pertama adalah; Indonesia telah 1 meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang didalamnya mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan TRIPs), melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Dan yang kedua adalah ; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya perlindungan HaKI dan khususnya Rahasia Dagang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak terjadinya persaingan curang dan tidak sehat.2 Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa Indonesia telah membuka pintu bagi masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberadaban (civilization) aturan-aturan main perekonomian dunia ke Indonesia termasuk TRIPs, HaKI dan Rahasia Dagang yang diatur dalam lapangan hukum positif.