(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2018)
Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas yang sangat penting dalam agenda pembangunan lingkungan nasional maupun internasional. Ini terjadi karena timbulnya sensitivitas manusia akan arti pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih (Psl 5 (1) UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997). Lingkungan yang dimaksud tidak terbatas hanya lingkungan darat, tetapi meliputi keseluruhan lingkungan darat, udara, laut maupun ruang angkasa. Salah satu agenda prioritas pembangunan berkelanjutan pada lingkungan laut, instrumen hukum meresponnya melalui instrumen-instrumen internasional yang berupa Konvensi-Konvensi Internasional terutama melalui pertanggungjawaban yang harus dilakukan dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan laut, khususnya yang dilakukan oleh kapal tanker pengangkut minyak mentah (crude oil), mengingat dampak kerusakan laut yang ditimbulkan dengan adanya pencemaran tersebut. Sebelum memahami pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pihak pencemar laut. Sebelumnya haruslah dipahami secara filosofis konsep yang mendasari asas strict liability dan asas polluter pays principle yang menjadi dasar pertanggungjawaban pencemaran laut oleh tumpahan minyak kapal tanker melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan yang mensyaratkan eksploitasi sumber daya alam, tujuan investasi dan orientasi dari pengembangan tehnologi serta perubahan dalam kelembagaan dilakukan secara konsisten dengan kebutuhan generasi saat ini, sebagaimana kebutuhan generasi yang akan datang, seperti diungkapkan dalam World Commission on the Environment and Development (WCED) (1987 :9), sebagai berikut: sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investment, the oriented of technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present a needâ€.