(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2018)
Dalam hukum pidana terdapat tiga masalah pokok (The Holy Trinity) yaitu pertama masalah perbuatan atau tindak pidana, kedua pertanggungjawaban pidana, dan ketiga pidana serta sitem pemidanaan. Ketiga masalah pokok itu selalu menjadi bidang kajian dalam setiap pembicaraan terhadap hukum pidana substansial-material. Berkaitan dengan masalah kedua yaitu pertanggungjawaban pidana, orientasi study diarahkan pa da bagaimana pertangungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Tidak setiap pelaku tindak pidana dapat dipertangung- jawabkan, mengingat pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan pada ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku. Selain itu juga selalu dihubungkan dengan adanya asas ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dalam kenyataan selama ini diketahui bahwa subyek hukum dapat berupa orang atau manusia dan badan hukum (legal persoon). Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum. Dengan demikian badan hukum juga merupakan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia. Namun demikian dalam masalahÂ pertanggungjawaban pidana selalu dihubungkan dengan subyek hukum berupa orang. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada dasamya yang menjadi objek pemidanaan hanya manusia saja, dan dengan sendirinya korporasi atau badan hukum tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka sudah jelas pelakunya adalah manusia, sehingga sudah ada aturan hukum pidana yang akan menjerat pelakunya. Hanya oranglah yang dapat dipertangungjawabkan dan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana terumus dalam Pasal 10 KUHP. Sekalipun dalam Pasal 59 KUHP diatur mengenai kemungkinan tindak pidana dilakukan oleh pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, namun tetap saja pertanggungjawaban pidana terhadap koorporasi mengarah pada individu, yaitu orangnya bukan organisasi atau badan usahanya. Mana mungkin korporasi atau badan hukum di hukum mati, dipenjara atau dikurung seperti manusia. Dengan demikian, wajarlah apabila korporasi atau badan hukum dikecualikan atau dikesampingkan sebagai objek pemindanaan, karena hanyalah manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kejahatan.