(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2018)
Masyarakat Indonesia yang mencapai angka 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa bukanlah suatu jumlah yang kecil. Dari jumlah itu dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka adalah konsumen yang buta akan hakhak mereka sebagai konsumen yang baik. Keadaan ini turut didukung oleh sistem peradilan Indonesia yang masih kurang menguntungkan. Lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang fair yang tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen ini bukanlah suatu undang-undang yang dianggap sanggup merangkum segala keperluan dan kebutuhan konsumen akan suatu sistem keadilan yang fair bagi mereka, namun setidaknya undang-undang ini diharapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan perundangan-undangan lainnya yang ada. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha ini berlindung dibalik perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen).