(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2018)
Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diakui keabsahannya setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahum 1945, merupakan salah satu institusi kekuasaan kehakiman yang menarik untuk dikaji dalam sistem tatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Menariknya, karena MK berfungsi untuk menegakkan konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Fungsi ini tidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (rechts idee)yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu cita membangun dan mewujudkan suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama oleh para founding fathers sebagai the goals of state (Muchsan, 2004:h.156). Cita hukum itu sendiri menurut Saleh (1995:h.15) adalah bagai penentu arah kehidupan rakyat yang teratur. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia tersebut tidak terpisah dengan Undang-Undang Dasar, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar adalah merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila (Alinea IV Pembukaan UUD 1945), yang membentuk cita-cita hukum (rechts idee) yang menguasai hukum dasar dalam bentuk peraturan hukum yang bersifat tertulis dan merupakan peraturan hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi di dalam negara yang disebut sebagai hukum dasar.