(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2018)
Semangkin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah -tanah yang tersedia semakin kurang. Hal ini akan dapat mengakibatkan , adanya pengadaan tanah yang akan mempersempit luasnya tanah - tanah ulayat yang di kuasai oleh masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, dikhawatirkan akan semakin mendesak hak ulayat yang dijamin keberadaannya oleh UUPA. Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, sebab hak ulayat berserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum Indonesia merdeka Pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengakuan UUPA terhadap hak ulayat sepanjang menurut kenyataan-nya masih ada, dan pelaksanaanya dilaksanakan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat Hukum Adat. Dalam kepustakaan Hukum Adat hak ulayat adalah BESCHIKKINGS RECHT. Sedangkan dalam UUPA tidak memberikan penjelasan maupun pengertian dari pada hakÂ ulayat. Sebagai istilan tehnis yuridis hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kopentensi khas pada masyarakat hukum adat yang berupa wewenang / kekuasan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku kedalam maupun Keluar. Pasal 3 UUPA Tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian masyarakat hukum adat, walaupun pasal tersebut menyebutkan istilah tersebut. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun sesuai dengan fungsi suatu peraturan penjelasan masyarakat hukum yang dimaksud dalam masyarakat hukum adat, sebagaimana yang disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut.