(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2019)
Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2009, wisata: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenal dalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum CV Putra Wisata sebagai biro perjalanan wisata ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asasasas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan beberapa bentuk tanggungjawabisata sebagai Biro Perjalanan Wisata ketika terjadi wanprestasi yaitu: tetap menyelenggarakan perjalanan wisata tanpa atau dibebani ganti rugi serta pembatalan perjanjian tanpa atau dengan dibebani ganti rugi.