(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2020)
Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai dampak COVID-19 dilihat dari aspek hukum ketatanegaraan telah mendapatan payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Persiapan regulasi dalam mengantisipasi persoalan yang muncul dalam penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagai dampak COVID-19 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014