(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2020)
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislatif yang ideal sebagai amanat dari UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang organiknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pergeseran fungsi yang lebih luas pada lembaga legislatif Pusat (DPR) maupun lembaga legislatif Daerah (DPRD), terutama di Lembaga legislatif Pusat terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan DPR, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. Adanya Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undangundang merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena diberikan kesempatan atau ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembentukan undangundang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Oleh karena Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi wajar membuka ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi politik, termasuk berpatisipasi dalam pembentukan undang-undang.