(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2020)
Potensi sebaran paham radikalisme cukup mengkhawatirkan. Paham radikalisme ini menyasar kesemua elemen bangsa, termasuk di dalamnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian dari pemerintahan, ASN yang terpapar paham radikalisme dinilai membahayakan tegaknya Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ideologi Pancasila yang menjadi norma dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengawasan terhadap ASN guna mencegah radikalisme jika dikomparasikan dari perspektif regulasi kepegawaian; dan (2) sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASN yang telah terpapar paham radikalisme. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Data sekunder bersumber dari kajian pustaka yang kemudian dikualifikasi dan dikuantisir untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah telah melakukan gerakan yang melibatkan 11 Kementrian dan Kelembagaan Negara sebagai Satuan Tugas bersama untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran radikalisme ASN. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi 11 poin poin guna mengidentifikasi ASN sebagai tolok ukur aduan secara on line yang didukung fakta dan realita dalam portal aduan ASN, sehingga tercipta kenyamanan keluarga besar ASN dan meningkatkan Key Performance Indicator seluruh ASN di Indonesia