(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2020)
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenal dalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang pengguna jasa wisata. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asas-asas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan bahwa konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour dengan penumpang termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimana PT Bintang Wisata Tour mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi makan/minum, hotel, dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata, dan penumpang untuk membayar biaya wisata/tour.