(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2020)
Covid-19 telah membawa dampak yang buruk bagi perekonomian global. Diperkirakan resesi yang terjadi akan lebih buruk dibandingkan dengan krisis keuangan global yang terjadi padatahun 2008. Dunia perbankan tak luput dari dampak yang ditimbulkan akibat resesi. Kegagalan lembaga perbankan. Resiko yang diterima oleh bank meningkat selama resesi, sehingga beberapa bank akhirnya harus melakukan likuidasi, penggabungan atau restrukturisasi dalam bentuk lainnya. Rumusan permasalahan yang dibahas yaitu apakah Pemerintah Indonesia berwenang untuk melakukan pengaturan berupa perintah merger kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan konstitusi Indonesia dan apakah perbuatan berupa memerintahkan merger kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia pada masa wabah Covid-19 akan mengakibatkan balasan dari pemerintah negara lain berdasar pada hukum internasional. Metode penelitan menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, serta teknik pengumpulan melihat aturan-aturan yang telah ada kemudian dilihat kepustakaan dari data skunder yang telah dianalisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah bersama DPR diberikan wewenang untuk mengatur perekonomian dengan tanpa menghiraukan perjanjian-perjanjian internasional. Namun tidak boleh menghiraukan perjanjian-perjanjian internasional yang telah ada. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengikatkan diri dengan WTO sejak 1994 harus tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam GATT. Kerugian yang dialami oleh investor dari bank yang diperintahkan untuk melakukan merger, tidak dapat dikatakan sebagai kerugian akibat tindakan pemerintah melainkan kerugian alamiah dalam dunia bisnis.