(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan hambatanpelayanan publik dalam pembuatan KTP-el bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik cukup lama dalam interaksi lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Convention on the Rights of Persons with Disabilities memberikaan jaminan aksesbilitas kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat dan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, hal ini sesuai dengan indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 yang menunjukkan kualitas kurang baik. Pembuatan KTP-el bagi disabilitas kategori sikososial diberikan kemudahan berupa kebijakan esepsi biometrik, akan tetapi kebijakan tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan dan standard operasional prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana disabilitas yang belum memadai karena terbatasnya anggaran. Belum adanya data usia wajib KTP-el (17 tahun) dan data kepemilikan KTP- el untuk disabilitas serta belum maksimalnya program pelayanan jemput bola pembuatan KTP-el bagi penduduk disabilitas.