(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2021)
Penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara saat ini terjadi pembaruan ke arah yang sudah harus mengakomodasi perkembangan hukum masyarakat. Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama dibidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Persidangan secara elektronik (e-Court) mulai tahap pendaftaran sampai memasukkan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik. Sedangkan mengenai pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui tata cara virtual account. Dengan tata cara yang demikian diharapkan pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai asas sederhana, cepat, biaya ringan. Akan tetapi pemeriksaan perkara perdata di persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan apabila para pihak tidak setuju dilaksanakannya pemeriksaan perkara perdata di persidangan secara elektronik ( e-Court) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perma Nomor 1 tahun 2019, sehingga pemeriksaan berjalan seperti biasa dengan tatap muka di muka sidang pengadilan atau dengan kata lain persidangan secara konvensional.