(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2021)
Penanggulangan Covid-19 di Banyumas membutuhkan regulasi. Terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 menarik menjadi kajian. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU diatasnya, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat. Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentuk budaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini, Pemerintah Daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yang terpadu. Pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda dari pelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Inilah wujud sinkronisasi kebijakan kriminal