(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2023)
Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupa analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPN dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris.