(untitled) (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orang tuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukum antara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasi penelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengan anak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi dan berstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pula bahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluarga lainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakap untuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anakanak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidik dan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang wali pada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya, selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata (burgelijke handelingen). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik