HARMON/SAS/ PElAKSANAAN DEKONSENTRASI DENGAN DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN "HARMONIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION WITH DECENTRALIZATION IN GOVERNANCE"

Abstract

Pelaksanaan   dekonsentrasi    di   tengah otonomi luas yang merupakan aktualisasi dari Sentralisasi, clipandang oleh beberapa akan
dulkan  otonomi.      Daerab  terkesan aJefgi  terhadap  pelaksanaan   dekonsentrasi ag secara normatif sab karena diatur dalam
peraturan    perundang-undangan      tentang pemerintahan daerah.   Dekonsentrasi sebagai alat   pusat  dan desentralisasi   sebagai  alat daerah,   meskipun  berada  pada  lingkungan egara Kesatuan,  dalam praktek selalu  tarik menarik hubungan antara keduanya. Tujuan   penelitian    ini    dalam   rangka mengharmonisasikan  hubungan  Pusat  dan daerah  (dekonsentrasi    dan   desentralisasi) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia.   Melalui pendekatan teori bentuk aegara, desentralisasi,  dan dekonsentrasi diolah  secara yuridis  kwalitatif ,  diharapkan dapat mengkonstruksi upaya harmonisasi pelaksanaan dekonsentrasi di tengah otonomi .uas (desentralisasi).Hasil penelitian menunjukkan babwa suatu negara  yang  menganut  asas  desentralisasi tidak berarti negara tersebut tidak menganut asas   sentralisasi   dan   atau   dekonsentrasi, karena sesungguhnya daerah yang diberi desentralisasi adalah tetap merupakan bagian dari negara pemberi desentralisasi  tersebut, yang diberikan  hanya sebagian kewenangan pemerintaban dan bukan kedaulatan negara .