Problem lmplementasi TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
DOI:
https://doi.org/10.51921/chk.sdybev76Abstract
Diskusi ihwal implementasi Tap MPR o.IX/MPR/200 l yang memberi kekuatan
unmk menuntun arah kebijakan penibaruan reforma) agraria, setelah Tap MPR cehilangan posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kembali memperoleh mi penting ketika lahir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan kembali Tap MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan. Sebelum mengurai ihwal implementasi, posisi Tap MPR dalam tata urautan peraturan perundang- undangan menjadi penting untuk juga dikaji kembali karena berada di atas undang-undang dan di bawah Undang-undang Dasar. Berdasarkan pendekatan hierarkis, niscaya undang-undang diderivasi dari Tap MPR yang secara substansial sebagai "tafsir" terhadap Konstitusi.
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.







