Kajian Hukum Atas Radikalisme Pada Aparat Sipil Negara (ASN)Di Indonesia

Abstract

 Potensi sebaran paham radikalisme cukup mengkhawatirkan.
Paham radikalisme ini menyasar kesemua elemen bangsa, termasuk di
dalamnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian dari
pemerintahan, ASN yang terpapar paham radikalisme dinilai
membahayakan tegaknya Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 dan ideologi Pancasila yang menjadi norma
dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini
bertujuan untuk mengetahui (1) pengawasan terhadap ASN guna
mencegah radikalisme jika dikomparasikan dari perspektif regulasi
kepegawaian; dan (2) sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASN
yang telah terpapar paham radikalisme. Artikel ini ditulis menggunakan
metode penelitian hukum normative. Data sekunder bersumber dari
kajian pustaka yang kemudian dikualifikasi dan dikuantisir untuk
menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Pemerintah telah melakukan gerakan yang melibatkan 11
Kementrian dan Kelembagaan Negara sebagai Satuan Tugas bersama
untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran radikalisme ASN.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi 11 poin poin guna
mengidentifikasi ASN sebagai tolok ukur aduan secara on line yang
didukung fakta dan realita dalam portal aduan ASN, sehingga tercipta
kenyamanan keluarga besar ASN dan meningkatkan Key Performance
Indicator seluruh ASN di Indonesia